Mukisi.com-Dasar dari sertifikasi “syariah” rumah sakit adalah menerapkan fatwa MUI. Karenanya, pembahasan kaidah hukum syariah kontemporer yang terkait dengan kedokteran sangat diperlukan dalam Pelatihan Asesor RS Syariah. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang vaksin MR.

Hal itu dikatakan oleh dr. Burhanuddin Hamid Darmadji, MARS, Sekretaris MUKISI. “Fatwa MUI adalah kiblat penentuan hukum dalam RS Syariah. Soal imunisasi menggunakan vaksin MR ini juga akan diterapkan di rumah sakit sebagai pelayanan imunisasi. Jadi para asesor perlu memahami dasar-dasarnya,” ujarnya menjelaskan salah satu materi yang ada pada Pelatihan Asesor RS Syariah, (30-31/8) lalu.

Materi yang di sampaikan, imbuh Dokter Burhan, di dalamnya, terdapat pembaharuan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, yaitu penjelasan fatwa Haram pada vaksin MR yang diproduksi oleh SII (Serum Intitute of India). Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi Fatwa MUI dan Dewan Syariah Nasional MUI, Dr. dr. Endy M. Astiwara, M. A.,CPLHI.,FIIS hadir sebagai pemateri.

Kemudian dalam materinya, Dokter Endy mengatakan alasan utama dilarangnya vaksin MR adalah didapatinya kandungan haram, antara lain tripsin babi, lemak babi, dan human deploit cell.

Masing-masing Negara punya otoritas dan cara tersendiri dalam menerapkan hukum ini. Di Indonesia, MUI adalah lembaga yang berwenang menentukan halal-haram bersumber pada hukum Islam dan pembahasan para ulama atas suatu permasalahan yang sedang terjadi. Oleh karenanya, Dokter Endy mengatakan masyarakat tak perlu heran jika di beberapa Negara menjadi ‘sah-sah saja’ dalam menggunakan vaksin MR.

Serum Institute of India (SII), sebagai produsen telah mengatakan bahwa dalam proses produksinya memang mengandung bahan yang berasal dari babi. “Kita  di MUI juga menegaskan bahwa dalam proses produksinya vaksin MR mengandung babi,” terang Dokter yang juga menjadi Anggota Dewan Pembina Mukisi Pusat ini. Meski berasal dari bahan yang haram, MUI membolehkan menggunakannya.

Dokter Endy sendiri mengaku kerap mendapat pertanyaan terkait fatwa dimubahkannya vaksin MR. Artinya, ia menjelaskan bahwa berarti menunjuk pada masyarakat yang diperbolehkan memilih, memakai atau tidak.

“Perlu ditegaskan, yang mengandung bahan haram adalah vaksin MR dari SII, bukan imunisasinya. Sementara imunisasinya sendiri tergantung pada kebutuhannya, ini menjadi perlu karena dibutuhkan,” katanya.

Meski Mengandung Bahan Haram, Vaksin MR Dibolehkan MUI

Dalam kesempatan tersebut, Dokter Endy menyebutkan tiga alasan dibolehkannya penggunaan vaksin MR. Pertama, ada kondisi keterpaksaan (dharurah syar’iyyah). Vaksin MR, lanjutnya, tahapannya sudah masuk kategori dharurah atau darurat. Ada beberapa ulama yang masih keberatan dengan istilah dharurah ini, dengan alasan kondisi darurat hanya cocok digunakan untuk menunjuk keadaan yang sangat genting, jika tidak menggunakannya akan mengalami kematian, misalnya.

Namun ia memberi alasan bahwa memang orang yang terkena rubella tidak langsung meninggal, namun dikhawatirkan membahayakan keselamatan nyawa seseorang. “Jika suami istri yang terkena rubella, ada kemungkinan akan melahirkan bayi yang cacat,” imbuhnya.

Kedua, belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Ia menjelaskan, vaksin MR ditemukan di tiga Negara, yaitu Jepang, Cina, dan India. Di India sendiri ada dua perusahaan yang memproduksi. Sedangkan di Jepang, vaksin MR diproduksi hanya untuk kebutuhan Negara sendiri. Kemudian vaksin MR yang diproduksi oleh Cina, belum mendapatkan rekomendasi dari WHO (World Health Organization).

“Vaksin dari India sudah terbukti dari WHO, yang meliputi dari sisi kualitasnya dan safety nya. Inilah yang menjadi dasar alasan poin kedua MUI, namun jika sudah ada vaksin yang halal, vaksin ini akan menjadi haram dan dilarang,” katanya.

Ketiga, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Oleh sebab, itu Negara kita perlu terus berupaya melakukan riset-riset guna menemukan vaksin halal. Namun sebagaimana yang kita tahu bahwa memproduksi vaksin tidaklah mudah.

“Yang saya dengar dari ahli vaksin itu perlu lima belas hingga dua puluh tahun, kemudian juga perlu proses panjang untuk menguji kualitas dan safety nya,” imbuh Dokter Endy.

DSN MUI telah memberikan dan menghasilkan fatwa-fatwa tentang kedokteran yang disesuaikan dengan kebenaran ajaran Islam. “Kemudian terkait masalah fiqh dan implementasi di rumah sakit syariah, akan dipulangkan kepada DPS (Dewan Pengawas Syariah) masing-masing.” tutupnya. (Din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here