Mukisi.com Euthanasia sampai sekarang masih menuai pro kontra. Tindakan “mematikan” pasien dengan sengaja itu salah satunya dilakukan dengan mencabut life support pada pasien, tentu dengan persetujuan keluarga. Lalu, bagaimana sikap MUI, bagaimana sikap Mukisi?

Euthanasia seringkali dianggap sebagai tindakan “yang meringankan” kondisi pasien, karena terlalu lama dalam kondisi sakit parah. Euthanasia diambil dari akar kata bahasa Yunani (euthanatos) yang berarti kematian yang baik atau kematian yang mudah.

Kemudian, dilansir dari Terri Schiavo, Life and Hope Network mengatakan bahwa Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan melepaskan alat bantu medis yang mendukung kelangsungan hidup pasien.

Oleh karenanya, Euthanasia sering menjadi pilihan solusi yang diberikan rumah sakit jika keluarga telah menyerah akan kondisi pasien.

Euthanasia, Dilema antara Hidup atau Mati

Namun, Islam mengharamkan tindakan Euthanasia. Ini berdasarkan kesepakatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di salah satu fatwanya.

Euthanasia menurut fatwa kita tidak diperkenankan, karena itu melakukan pembunuhan,” terang KH. Ma’ruf Amin dikutip dari situs nu.or.id.

Dalam kondisi tertentu dan sangat khusus, ia menerangkan, bahwa Euthanasia boleh dilakukan. Kondisi pasien boleh dilakukan tindakan ini ketika dalam kondisi pasif saat alat penunjang yang digunakan sangat dibutuhkan oleh orang lain yang memiliki harapan hidup lebih besar dan merupakan orang yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh khalayak.

Kemudian, dasar pelarangan Euthanasia tidak terdapat secara spesifik dalam Al Quran maupun Sunah. “Hak untuk mematikan seseorang hanya ada pada Allah subhanahu wa ta’ala,” ujarnya menambahkan.

Oleh karenanya, Islam sangat melarang Euthanasia. Karena, dalam Islam sendiri hidup dan mati suatu makhluk berada di tangan penciptanya, Allah subhanahu wa ta’ala.

Rumah Sakit Syariah dan Euthanasia

Sementara itu, dalam Standar Operasi Manajemen Operasi yang disusun oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia (MUKISI) terdapat kode etik rumah sakit syariah yang harus dipatuhi sebagai standar penilaian akreditasi.

Di dalam poin Etik Klinis Syariah terdapat berbagai rujukan mengenai operasi rumah sakit syariah dalam menangani hal-hal terkait Euthanasia, aborsi, uji coba klinis untuk pasien, dan lainnya.

Kemudian, dalam poin berikutnya dijelaskan bahwa pimpinan rumah sakit berhak menetapkan kebijakan pemberlakuan kode etik dalam rumah sakit. Lalu, dalam poin berikutnya lagi dijelaskan kode etik yang telah ditetapkan tersebut berbentuk program kerja, evaluasi, dan tindak lanjut terkait ditetapkannya kode etik tersebut.

Sementara itu, terkait dengan euthanasia tersebut, Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) telah mengambil sikap. “MUKISI taat pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI untuk urusan-urusan tersebut. Direktur RS bertanggung jawab jika hal tersebut terjadi di rumah sakit,” tegas dr. Burhanuddin Hamid Darmadji, MARS, selaku Sekretaris Dewan Pengurus MUKISI. (ipw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here