Vaksin MR (Measles dan Rubella) yang digalakkan oleh pemerintah, ternyata menuai polemik.  Vaksin yang diberikan  gratis kepada seluruh anak yang berusia 9 bulan hingga 15 tahun itu mengandung zat yang tidak halal. Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) bersikap tentang ini.

Vaksin yang diimpor dari Serum Institute of India ini haram karena mengandung babi. Kandungan tersebut terletak pada gelatin yang berasal dari kulit babi dan tripsin yang berasal dari pankreas babi. Meskipun begitu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengharap vaksin ini tetap dilakukan mengingat urgensi yang ada bagi kesehatan.

MUI, Vaksin MR  Boleh karena Darurat

Usai rapat pleno (20/8), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measles dan rubella untuk imunisasi. Meski terkandung unsur yang diharamkan, tetapi MUI membolehkan (mubah) dengan melihat unsur kedaruratan.

Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin mengatakan bahwa keputusan itu didasarkan pada tiga hal, pertama, adanya kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah). Kedua, belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Ketiga, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi vaksin MR.

Namun hukum vaksin MR ini akan menjadi haram dan tidak diperbolehkan apabila ditemukan vaksin serupa yang halal dan suci.

Sikap MUKISI terhadap Fatwa Vaksin MR

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) sebagai organisasi yang mengupayakan kesehatan Islam mendukung MUI yang memunculkan hukum “dlarurah” dengan mengingat dampak yang kemungkinan terjadi apabila hal itu tidak dilakukan kepada anak-anak.

Pun jika dalam kondisi terpaksa (darurat) penggunaan obat yang mengandung unsur yang tidak halal, tetap wajib melakukan prosedur informed consent (persetujuan pasien).

Dr. dr. H. M. Zulfikar As’ad, MMR, anggota dewan pembina MUKISI mengatakan bahwa vaksin sebaiknya tidak bersifat memaksa. Namun harus ada pembekalan wawasan terkait konsekuensi yang ditimbulkan bila tidak melakukan vaksin.

“Vaksin akan ditawarkan kepada orangtua tanpa ada paksaan. Rumah sakit tentu juga harus memberikan pemahaman tentang risiko pada anak yang tidak mendapatkan vaksin,” ungkap sosok yang juga menjadi Ketua Badan Pelaksana Kesehatan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) ini.

MUKISI sangat berharap kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenkes) agar terus mengupayakan adanya vaksin halal dan terbaik untuk anak-anak Indonesia melalui riset lab, sehingga terwujud sebagaimana yang diharapkan. “Yaitu mengupayakan kesehatan dengan memenuhi syariat Islam,” kata alumnus program doktoral Ilmu Kesehatan Universitas Airlangga ini.

“Ini merupakan tantangan besar bagi MUKISI beserta rumah sakit syariah yang ada di dalamnya. Agar para dokter muslim dan ilmuwan Indonesia dapat berkonsentrasi menemukan vaksin dengan derivat baru yang terjamin kehalalannya demi masa depan generasi emas dan ummat Islam,” tutup pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor UNIPDU Jombang ini.

RS syariah, ia melanjutkan, memiliki komitmen bahwa obat dan produk lain yang digunakan harus mendapat sertifikat halal dari MUI. Bila belum bersertifikat halal, obat boleh digunakan asal tidak mengandung unsur haram, dan wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). (Din)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here