Beberapa tahun terakhir, perkembangan implementasi prinsip syariah cukup pesat seiring kesadaran umat untuk menjalankan perintah agama. Syariah sebagai istilah dan gaya hidup yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia bahkan kehidupan di dunia.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah sekaligus pengayom umat, MUI memiliki peran dalam memberikan sertifikasi halal pada rumah sakit syariah diseluruh Indonesia.

 

Otoritas tertinggi syariah di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah, baik masalah ‘ibadah maupun mu’āmalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan

 

Mengenal DSN MUI

 

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional (selanjutnya ditulis DSN) yang akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dalam masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.

 

Dibentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam

 

Pembentukan DSN-MUI ini dianggap sebagai langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Berbagai masalah yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah

 

DSN MUI memiliki visi yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Selain memiliki visi, DSN MUI juga memiliki misi kedepan yaitu menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

 

Tugas DSN-MUI

 

Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai  dan prinsip-prinsip hukum  Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomipada  umumnya  dan  khususnya  terhadap  urusan  dan  kegiatan  transaksi lembaga keuangan shari’ah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga

keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN memiliki otoritas untuk:

 

  1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
  2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia.
  3. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
  4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
  5. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
  6. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.

 

Berkaitan dengan tugas tersebutlah DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pada pasal 32 dinyatakan “ untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN” lebih lanjut, dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahhwa “ demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”. (Yet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here