Mukisi.com-Pemerintah telah memastikan terkait kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Lalu, bagaimana dengan pelayanan RS ketika iuran BPJS dinaikkan?

Sebanyak 223,3 juta jiwa telah tercatat menjadi peserta BPJS Kesehatan, dengan 82,9 juta di antaranya merupakan peserta non PBI (Penerima Bnatuan Iuran). Peserta non-PBI terdiri dari peserta penerima upah (PPU) pemerintah 17,5 juta jiwa, PPU badan usaha 34,1 juta jiwa, peserta bukan penerima upah (PBPU) 32,5 juta jiwa dan peserta bukan pekerja (BP) 5,1 juta jiwa, dilansir dari Kompas.

Peserta non-PBI yang terbanyak ialah PPU badan usaha alias karyawan. Saat ini iuran BPJS Kesehatan karyawan sebesar 5 persen dari gaji pokok. Rinciannya 4 persen dibayar oleh perusahaan dan 1 persen oleh karyawan.

Kenaikan akan dilakukan karena iuran BPJS Kesehatan saat ini masih underpriced atau dibawah perhitungan aktuaria. Hal ini menjadi salah satu akar masalah deficit berkepanjangan yang ditemukan dalam audit BPKP terhadap JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan bila iuran tidak dinaikkan maka defisit BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan hingga triliun rupiah pada 2024. Sehingga dengan perubahan iuran premi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan defisit anggaran secara terstruktur.

Meskipun begitu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) tidak dapat memberikan jaminan layanan rumah sakit akan meningkat seiring dengan kenaikan iuran BPJS.

Menurut Anggota Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi, Odang Muchtar menjelaskan bahwa iuran BPJS naik tak berpengaruh pada layanan rumah sakit. “Artinya saat iuran naik, pelayanan harus naik ya enggak begitu karena iuran itu sudah lama juga enggak naik sudah 3-4 tahun,” kata Odang.

Rumah sakit memiliki komitmen tersendiri untuk memberikan layanan yang baik kepada pasien dan pengunjung sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Rumah Sakit atau sesuai dengan akreditasi rumah sakit.

Sehingga rumah sakit akan selalu memberikan dan mempengaruhi pelayanannya guna memberikan kenyamanan pada pasien. Bahkan, Odang juga mengatakan, rumah sakit tetap berusaha tidak menurunkan pelayanan meski BPJS Kesehatan menunggak triliunan rupiah program JKN.

“Sebanyak 2.800 anggota Persi komitmennya adalah memenuhi standar safety kepada pasien,” lanjut Odang.

Layanan rumah sakit dibedakan menjadi beberapa kelas. Akan ada perbedaan disetiap kelas, misal satu kamar berapa orang dan sebagainya. Selain itu, sesuai dengan komitmen, kebutuhan medis juga akan selalu dipenuhi dan diperbarui oleh rumah sakit. (Gth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here