Mukisi.com-Kesenjangan terhadap pelayanan bagi penyandang disabilitas masih tinggi, terutama pada pelayanan kesehatan. Hal ini seperti dipaparkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Belum terakomodasinya fasilitas penyandang disabilitas dan tenaga kesehatan yang belum mumpuni dalam menangani diungkapkan menjadi alasan kesenjangan itu terjadi. “Mayoritas (74,1 persen) mengatakan tenaga kesehatan tidak mampu, dan hanya 25,9 persen yang mengatakan mampu,” papar Dewi Anggraeni, Peneliti Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW dikutip dari beritatagar.id.

Selain kesenjangan pelayanan kesehatan, sebanyak 92,2 persen dari penyandang disabilitas tidak mengetahui adanya program Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). “Bahkan, mereka yang tidak memiliki kartu KPD, mayoritas beralasan tidak tahu adanya KPD dan tidak pernah didata,” sebutnya.

Survei yang dilakukan oleh ICW ini bekerja sama dengan empat mitra daerah. Responden yang diambil sebanyak 800 orang penyandang disabilitas di empat kota, yakni Bandung, Solo, Makassar, dan Kupang.

Dalam survei tersebut, kata Dewi, 71,6 persen penyandang disabilitas mengatakan mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 28,4 persen tidak memiliki. “Mereka yang tidak memiliki kartu asuransi JKN mayoritas menjawab karena tidak tahu dan tidak pernah didata, ada juga yang tidak mengurus.”

Kurangnya Informasi

Dari pernyataan Dewi, dapat disimpulkan bahwa hasil survei ICW mengungkapkan kurangnya akses informasi terhadap penyandang disabilitas. Sebagian besar dari mereka tidak tahu informasi adanya bantuan atau anggaran untuk para penyandang disabilitas.

“Penyandang disabilitas tidak mempunyai cukup akses informasi terkait adanya bantuan, baik dari pemerintah daerah ataupun pusat,” ujar Dewi.

Selain kurangnya informasi, Dewi juga menemukan adanya pendataan yang buruk terhadap penyandang disabilitas. “Sebanyak 81,7 persen penyandang disabilitas mengatakan tidak pernah didata oleh pemerintah daerah dan 95,4 persen mengatakan tidak pernah didata pemerintah pusat,” imbuhnya.

Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial (Kemensos), Margo Wiyono menanggapi survei tersebut dengan mengakui bahwa pihaknya masih harus melakukan banyak perbaikan untuk meningatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

“Ya, tentu hasil survei ini menjadi masukan dan perbaikan bagi kami. Saya yakin di daerah ingin memberikan yang terbaik bagi para penyandang disabilitas,” jelasnya.

Karena akses informasi yang tidak diketahui oleh penyandang disabilitas, maka mayoritas dari mereka tidak pernah mendapat bantuan seperti alat bantu dari pemerintah. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki layanan kesehatan tersebut, saat ini Kemensos tengah fokus melakukan pendataan para penyandang disabilitas dan diharapkan mereka bisa mendapatkan haknya.

Upaya ini dilakukan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang harus mendapatkan perlakuan sama seperti masyarakat lainnya. (Gth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here