Mukisi.com-Bukan hanya Rumah Sakit (RS) yang menjalani sertifikasi syariah, banyak permintaan dari klinik dan labotarium yang juga ingin dijadikan sertifikasi sesuai ajaran syariah-syariah Islam.

Minggu lalu (4/8), Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi) telah mengadakan acara Pra konsinyering bersama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direksi RS Syariah. Pada hari kedua pembahasan mendalam dilakukan untuk membuat standar klinik dan lab yang sesuai standar syariah.

Bertempat di Hotel Dafam Syariah Yogyakarta, acara tersebut dilakukan sebagai peninjauan standar RS Syariah. Karena secara berkala harus dilakukan peninjauan-peninjauan agar dapat diperbaiki menjadi lebih baik untuk ke depannya.

“Itu rapat konsinyering untuk reviu standar RS Syariah. Kan sekarang standar itu menjadi milik DSN-MUI, secara berkala harus dilakukan reviu sehingga mana yang perlu di revisi kita revisi biar jadi lebih baik. Jadi sebelum ditetapkan oleh DSN kita reviu dulu di internal mukisi, memberikan masukan-masukan, nah masukan itu yang nanti kita presentasikan ke DSN,” terang dr. Siti Aisyah Ismail, MARS mewakili Divisi Kerjasama Internasional Mukisi.

Pada pertemuan di hari pertama (3/8), acara pra konsinyering ini membahas evaluasi dan peninjauan terhadap Standar dan Instrumen Penilaian RS syariah. Sedangkan pada hari kedua (4/8) lebih membahas tentang penyusunan standar syariah bagi klinik dan laboraturium.

Standar akreditasi klinik dan lab sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menindak lebih jauh, Mukisi bersama DSN MUI akan membuat sertifikasi syariah bagi klinik dan lab sesuai dengan permintaan yang hadir.

“Ketika kita roadshow standar RS syariah, justru permintaan dari klinik dan lab itu banyak juga untuk dijadikan sertifikasi syariah klinik,” lanjutnya.

Standar sertifikasi syariah sejauh ini hanya dilakukan di RS saja, untuk itu dalam acara pra konsinyering tersebut, akan dibuatkan standar sertifikasi syariah bagi klinik dan lab. Prasyarat untuk menjadikan sertifikasi syariah harus bisa lulus sertfikasi akreditasi klinik dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Sesudah lulus baru bisa sertifikasi syariah.

“Memang karena akreditasi klinik sendiri juga masih baru. Sehingga kita susun stadar-standar yang diberlakukan nanti. Standar manajemen dan standar pelayanan. Dari situ diselipkan nilai-nilai syariah. Sama halnya dengan sertifikasi syariah di RS, namun dalam kapasitas lebih kecil bila diterapkan di klinik dan lab,” ungkap wanita yang juga anggota Mukisi, Divisi Kerjasama Internasional itu.

Peninjauan dan penyusunan yang telah dilakukan pada tahap pra-konsinyering tersebut akan dipresentasikan pada saat konsinyering yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus mendatang di Jakarta. Namun keputusan tersebut masih harus menunggu konfirmasi dari pihak DSN MUI.

Harapan ke depannya menurut dokter Siti Aisyah, sertfikasi syariah menjadi bagian dari meningkatkan mutu, sehingga berupaya untuk menyusunnya sesuai dengan akreditasi yang sudah ditetapkan pemerintah.(Gth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here