Mukisi.com-Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) akan bekerja sama dengan delegasi dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mendapatkan vaksin dan obat halal.

Hal ini dibahas pada acara pertemuan Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota OKI (The First Meeting of the Heads of National Medicine Regulatory Authorities (NMRAs) from Organization Islamic Cooperation (OIC) Member States) 21-22 November 2018 lalu.

Pembahasan dalam pertemuan 57 negara Islam anggota OKI ini memiliki kepentingan dan tantangan yang sama, dikaitkan dengan program imunisasi ke depan, juga obat. Terutama dalam menemukan vaksin halal. 

Dalam pembicaraan ini juga menyinggung mengenai pemilihan bahan baku, cara produksi, dan pengembangan produk. “Kemungkinan untuk mengembangkan produk-produk obat dan vaksin dari sumber bahan baku yang halal kemudian dengan cara yang memenuhi ketentuan syarat-syarat halal, piloting yang tahap-tahap manufacturing, pengembangan dan produksinya bersama-bersama, ya itu ada dalam perencanan di action plan,” papar Penny K. Lupito, Kepala BPOM RI, seperti dikutip CNN.

Bersama Senegal, Indonesia menjadi negara yang cukup terdepan dalam pemenuhan standar mutu, keamanan, dan penggunaan secara internasional untuk produk vaksin. Indonesia melalui Bio Farma juga sudah mulai mengembangkan vaksin halal, dan telah mengekspor produk vaksin ke 141 negara dunia termasuk ekspor ke 49 negara anggota OKI. 

BPOM berpandangan, bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk mendapatkan vaksin halal. BPOM menyampaikan, pihaknya siap mendampingi agar tercipta percepatan pengembangan vaksin halal. Agar dapat cepat sampai ke uji klinik dan siap untuk dikomersialkan. 

Ke depannya akan ada kerja sama anggota-anggota OKI untuk mengembangkan vaksin halal, yang mungkin akan dibuat dengan grup kerja untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan halal. Dan dalam hal ini, kata BPOM, ada kemungkinan Indonesia melakukan program percontohan. 

Indonesia dapat berbagi pengalaman keberhasikan program vaksinasi terhadap negara Islam yang menghadapi masalah yang sama. Bahkan, ke depan mungkin bisa melibatkan ulama. “Para anggota OKI bisa sharing dan mengundang ulama terkait vaksin halal,” katanya.

Dengan adanya negara-negara Islam yang membahas mengenai hal ini, diharapkan akan muncul demand (permintaan vaksin halal dari masyarakat muslim), sehingga industri akan melakukan upaya riset dan produksi vaksin halal.

Penny mengungkapkan, negara-negara Islam lain selain Indonesia, pada umumnya menerapkan konsep halal di obat dan vaksin dengan cara berbeda. Artinya, tidak sama dengan konsep halal yang diterapkan pada produk pangan. 

Negara-negara Islam lain pada umumnya memandang produk pangan memiliki pilihan. Jadi umat Islam bisa memilih makanan yang halal dan meninggalkan makanan yang tidak halal. Tapi dalam obat dan vaksin tidak ada pilihan lain dan kondisinya darurat. “Kalau tidak diimunisasi, tidak divaksin akan berisiko sangat besar untuk kena penyakit dan menyebarkan wabah,” jelasnya.

Selain soal vaksin dan obat halal, pertemuan tersebut juga disebut akan membahas status regulatori di negara anggota OKI, peran otoritas reguolatori dalam menjamin mutu obat, harmonisasi standar dan upaya menuju kemandirian obat, serta pengendalian obat palsu.

Menurut Inspektur Utama BPOM Reri Indriani sendiri, mengutip Republika, mengatakan bahwa ada tujuh negara OKI yang berkapasitas untuk memproduksi vaksin, yakni Iran, Senegal, Uzbekistan, Bangladesh, Tunisia, dan Mesir, termasuk juga Indonesia.

Indonesia sendiri kini telah disebut sebagai Center of Excellence (CoE) di bidang vaksin dan produk biologi di antara negara-negara OKI. Hal ini membuat Indonesia dinilai memiliki leading role dalam mendorong kerja sama terkait ketersediaan dan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan obat termasuk vaksin yang aman, berkhasiat dan bermutu, serta terjangkau bagi rakyat di negara anggota OKI.(nin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here