Mukisi.com-Selain merupakan bentuk pengakuan Rumah Sakit (RS), akreditasi juga merupakan syarat RS untuk bermitra dengan BPJS Kesehatan. Namun dalam prosesnya, kerap ditemui sejumlah kendala. Biaya dan komitmen RS disebut sebagai kendala terbesar dalam proses akreditasi.

Akreditasi rumah sakit adalah suatu bentuk pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggaraan akreditasi yang ditetapkan oleh menteri, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan.

Akreditasi tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Persoalan biaya disebut sebagai kendala rumah sakit memperoleh akreditasi. Melansir dari Kompas, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan dalam proses mendapatkan akreditasi, RS harus menyediakan biaya yang tergantung dari jenis dan besar RS.

Untuk rumah sakit non-pendidikan (RSNP) yang memiliki tempat tidur kurang dari 100 harus menyediakan biaya akreditasi Rp 32,9 juta.

Sementara untuk rumah sakit pendidikan (RSP) yang memiliki tempat tidur kurang dari 100 harus menyediakan biaya Rp 39,2 juta. Biaya terbesar Rp 98 juta untuk RSP yang memiliki tempat tidur lebih dari 1.000.

Sementara RSNP atau RS khusus yang memiliki lebih dari 1.000 ranjang menyediakan biaya Rp 87,5 juta.

Namun Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bambang Wibowo menilai, biaya akreditasi pada dasarnya tidak terlalu memberatkan rumah sakit dan seharusnya tidak menjadi kendala dalam mengurus akreditasi. Pihaknya pun berkomitmen akan membantu memfasilitasi proses akreditasi, terutama untuk rumah sakit kecil dan lokasinya jauh.

Kemudian, pada 2018 lalu, KARS  menetapkan tiga syarat baru dalam pemenuhan akreditasi Rumah Sakit. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sumut, dr Azwan Hakmi Lubis SpA MKes, melansir dari Tribunnews.

“Tiga syarat baru itu di antaranya tiap-tiap RS harus memiliki layanan Geriatri untuk pasien lanjut usia (lansia), Pola Penggunaan Rasional Antibiotik (PPRA) dan terakhir RS terintegrasi pendidikan dan pelayanan, ini khususnya RS pemerintah,” ujar Azwan.

Ia mengatakan, layanan Geriatri dimaksudkan agar pasien lansia tidak perlu mengantre berlama-lama saat berada di RS. Untuk PPRA diharuskan karena saat ini sudah banyak pasien yang resistan antibiotik dan penggunaan antibiotik sembarangan, melalui layanan ini, pasien dapat diberikan pemahaman terkait hal tersebut.

Hingga saat ini, kendala terbesar menurutnya adalah komitmen dan keyakinan pemilik untuk mencapai akreditasi RSnya.  Pemilik, baik swasta maupun pemerintah harus lebih konsisten memperbaiki RS dari segala sisi demi mencapai akreditasi. Mulai dari akreditasi perdana, dasar, madya, utama hingga paripurna. (Din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here