Mukisi.com-Baru-baru ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerbitkan peraturan baru. Peraturan ini untuk mencegah penyalahgunaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan RS.

Kali ini kebijakan baru BPJS adalah adanya rekam sidik jari pasien. Meski sebenarnya rekam sidik jari sudah diterapkan dari tahun lalu, namun ini hanya untuk pasien hemodialisa. “Pasien wajib rekam sidik jari sebelum berobat di poli hemodialisa sejak tahun 2018,” demikian kata M. Iqbal Anas Ma’ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan dalam detik.

Diimbuhkannya, per 1 Mei 2019 kemarin, penggunaan rekam sidik jari dilakukan perluasan ke poli lain. Perluasan ini dilakukan secara bertahap dari poli mata, jantung, dan rehabilitasi medik. Perekaman sidik jari ini hanya dilakukan di awal kedatangan, di tiap poli RS.

Pengambilan sidik jari dilakukan untuk menyesuaikan identitas pasien dan pemegang kartu layanan kesehatan. Ini dilakukan untuk menekan penyalahgunaan dan menjamin pasien sebagai pemegang kartu layanan kesehatan.

Kemudian, fasilitas kesehatan yang bersangkutan juga wajib meneliti dengan betul identitas peserta layanan dan penggunaannya. Dengan hal demikian, Iqbal berharap ini dapat memperbaiki dan meningkatkan layanan pada masyarakat serta didukung oleh semua pihak.

“Saat ini masih ada 4 poli dan akan diterapkan ke semua poli. Sosialisasi telah dilakukan sebelumnya dengan fasilitas kesehatan serta pemangku kepentingan yang lain. Karena ini adalah wujud pengembangan sistem kesehatan, kendali mutu layanan, dan pembayaran pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto menungkap, perjanjian kerja sama (PKS) antara RS dan BPJS Kesehatan, disepakati kebutuhan administrasi manajemen yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan.

Diakui oleh Kuntjoro, Persi sempat menolak keputusan ini. Namun, bukan berarti tidak mendukung. Hanya saja pengembangan sistem pelayanan kesehatan tersebut bisa memenuhi regulasi seperti PKS. “Kebijakan BPJS Kesehatan yang tanpa persetujuan Kementerian Kesehatan itu tidak tepat,” pungkasnya dalam jpnn.

Lalu, untuk implementasi rekam sidik jari ini akan dilakukan bertahap di poli lain. Melansir dari antaranews, tahapan berikutnya di bulan Agustus 2019 akan menerapkan rekam sidik jari untuk pelayanan rawat inap. Bulan Oktober 2019 rekam sidik jari diterapkan untuk poli rawat jalan tingkat lanjutan poli penyakit dalam, anak, bedah, dan obgyn. Dan pada tahap terakhir di bulan Desember 2019 akan menerapkan rekam sidik jari untuk seluruh layanan rawat jalan. Hingga akhirnya, pada tahun 2020 sistem rekam sidik jari ini terlaksana secara menyeluruh di seluruh poli.(ipw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here