Mukisi.com-Papan tentang nilai syariah di RSUD Tangerang mengundang kehebohan sebagian warganet. Mereka menganggap bahwa RSUD tak seharusnya menjalankan manajemen dengan standar salah satu agama. Padahal, jika dikenali mendalam, sertifikasi syariah bukan hanya sekedar label.

Sertifikasi syariah tercetuskan atas ide dari Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi). Berangkat dari keinginan para penyelenggara kesehatan Islam, bahasan soal rumah sakit syariah ini berulangkali telah dikaji dalam forum-forum Mukisi hingga pada akhirnya uji coba pertama dilakukan.

Rumah Sakit yang menjadi target uji coba pertama adalah RSI Sultan Agung Semarang. Mereka mampu menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip Maqashid al Syariah al Islamiyah. Menurut dr. Masyhudi, AM, M.Kes, prinsip ini berdasarkan konsep dari Imam Syatibi. Konsep-konsep tersebut di antaranya pemeliharaan agama (Khifdz Ad-Diin), pemeliharaan jiwa (Khifdz An-Nafs), pemeliharaan keturunan (Khifdz An-Nasl), pemeliharaan akal (Khifdz Al-Aql), dan pemeliharaan harta (Khifdz Al-Mal).

Standar syariah untuk menjalankan suatu rumah sakit ini telah terbentuk sedemikian rupa. Pada akhirnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) memberi paten terhadap sertifikasi ini.

“Standar Rumah Sakit Syariah yang kita kembangkan ini merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Ini luar biasa!”, kata KH. Ma’ruf Amin, Ketua MUI kala itu. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa MUI turut berperan dalam mewujudkan ghirah umat dalam pengobatan yang islami.

Di sisi lain, meski berstandar syariah, bukan berarti RS yang bersertifikasi syariah eksklusif hanya untuk muslim saja. Jikalau ada umat nonmuslim yang ingin berobat pun, RS akan membuka pintu lebar-lebar dan memberikan pelayanan terbaiknya.

“Pasien nonmuslim tetap dilayani sesuai standar kesehatan yang berlaku. Tanpa dibedakan dan mengabaikan kualitas layanan. Pasien nonmuslim berhak menolak layanan yang tidak sesuai dengan keyakinannya,” tutur dr. Sagiran, Sp.B(K) KL., M.Kes, yang merupakan Ketua Tim Sertifikasi RS Syariah dari Mukisi.

Ia menambahkan, meski pasien non muslim tersebut menolak layanan yang ia rasa tidak sesuai, RS akan tetap menghormati dan melayani mereka semaksimal mungkin. Bahkan, RS juga dapat membantu pasien tersebut memfasilitasi pasien yang menginginkan bimbingan rohani oleh pemuka agama lain.

“Kebebasan untuk berdoa dan didoakan menurut kepercayaannya selama tidak mengganggu kenyamanan pasien lain, tidak menimbulkan kebisingan, dan wewangian yang mengganggu pasien lain,” imbuhnya. Hal tersebut juga telah tercantum dalam hak pasien secara umum dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Kemudian, Rumah Sakit Syariah, berupaya maksimal untuk memenuhi hak pasien sesuai hak pasien yang diatur pemerintah di dalam undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien.

Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 UU No. 29/2004, seperti, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3), meminta pendapat dokter atau dokter lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis. “Dan hal ini sangat dimaksimalkan untuk diperoleh pasien muslim maupun non muslim,” tutupnya. (ipw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here