Mukisi.com-Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Rumah Sakit terakreditasi pun, kini capai 87,8 persen. BPJS himbau RS lainnya segera mengurus akreditasi.

Dilansir dari laman resmi BPJS, www.bpjs-kesehatan.go.id, sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS. Hal ini sesuai dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, M  Iqbal Anas Ma’ruf.

Dalam melakukan seleksi dan kredensialing, BPJS Kesehatan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan dalam menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Kemudian Iqbal menyebut, fasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit.

Melansir dari Republika, BPJS Kesehatan menyebutkan jumlah rumah sakit yang terakreditasi telah meningkat dibanding tahun lalu. Peningkatannya mencapai 87,8 persen, menyusul dijadikannya akreditasi sebagai persyaratan untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hingga saat ini, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan BPJS Kesehatan Budi Mohammad Arief dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta, Kamis (2/5), menyampaikan sisa 12,2 persen atau 271 rumah sakit yang belum terakreditasi memiliki waktu hingga 30 Juni untuk menyelesaikan proses akreditasi.

Menurutnya, rumah sakit perlu syarat akreditasi agar dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan program JKN kepada masyarakat. (Din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here