Mukisi.com– Akreditasi RS sangat penting keberadaannya. Selain dapat menjamin layanan kesehatan yang diberikan pada masyarakat, akreditasi juga dapat bertindak sebagai kredibilitas suatu RS. Karena hal ini, Kementerian Kesehatan mendorong RS untuk akreditasi ulang.

Dilansir dari liputan6, Kementerian Kesehatan mengimbau seluruh RS yang sudah pernah mendapatkan akreditasi untuk segera melakukan re-akreditasi. Tahapan awalnya yakni, RS mengajukan pendaftaran survei pada Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 3 bulan sebelum re-akreditasi. Kemudian, survei dilakukan sebulan sebelum masa akreditasi habis.

Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek dalam hal ini tetap meminta agar RS yang habis masa akreditasi dan akan putus kontrak dengan BPJS, tetap memberi pelayanan pada pasien JKN.

“Terkait pelayanan kesehatan di RS bagi peserta JKN, saya minta pada pihak RS untuk tetap memberikan layanan kesehatan pada masyarakat,” katanya. Ia juga berharap, adanya proses re-akreditasi tidak mengganggu pelayanan kesehatan tertentu terhadap pasien.

Pelayanan tertentu yang dimaksud adalah pelayanan gawat darurat dan pelayanan terjadwal yang tidak mungkin ditunda, atau bila dialihkan ke RS lain akan kesulitan aksesnya dan membahayakan keselamatan pasien, misalnya saja, pelayanan hemodialisis, kemoterapi, atau radioterapi.

“Pelayanan-pelayanan tertentu agar tetap dapat diberikan oleh RS tersebut dan tetap menjadi bagian dari manfaat jaminan kesehatan,” lanjutnya.

Menkes kembali menegaskan bahwa tujuan akreditasi untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan maupun RS itu sendiri. Akreditasi menjadi bukti kredibilitas RS yang menjamin pelayanan kesehatan bermutu sesuai standar.

Hal ini juga ditegaskan dalam Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) No. 171 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 99 Tahun 2015. Sementara itu, menurut Pasal 40 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, akreditasi wajib dilakukan RS secara berkala minimal 3 tahun sekali.

Kemenkes Berusaha Cari Solusi untuk RS

Menkes bersama BPJS Kesehatan saling berkoodinasi untuk mencari solusi untuk RS yang belum terakreditasi.

“Kami ingin agar BPJS Kesehatan perlu mempertimbangkan beberapa hal apabila akan memutuskan kontrak kerja sama dengan RS. Tidak serta merta memutuskan kontrak kerja sama,” tegas Menkes.

Kemenkes juga terus mendorong Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk terus melaksanakan pemantauan rutin terhadap status akreditasi seluruh RS di wilayah masing-masing.

Kemudian, menurut data dari KARS per tanggal 21 April 2019 dan Joint Commition International (JCI) terdapat 557 RS di seluruh Indonesia yang akan habis masa akreditasinya sampai dengan 31 Desember 2019, dan 511 di antaranya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dengan akreditasi, RS akan terjamin dalam memberikan pelayanan kesehatan bermutu pada pasien. Dan RS akan menjadi suatu lembaga kesehatan kredibel yang dapat bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini BPJS Kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat.(ipw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here