Mukisi.com– Kualitas layanan rumah sakit (RS) akan mempengaruhi kepercayaan publik pada RS tersebut. Untuk mencapai kualitas layanan yang baik, RS perlu terakreditasi. Tanpa akreditasi, tentunya akan sulit mencapai kualitas layanan yang baik dan memuaskan bagi pasien.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan, BPJS Kesehatan, Budi Mohammad Arief dalam Republika. Ia berkata bahwa suatu RS akan kesulitan memberikan layanan yang berkualitas bila tidak terakreditasi. Karena, akreditasi RS merupakan syarat yang kredensial.

“Akreditasi hanya salah satu syarat kredensial. Menurut saya, jika tidak ada akreditasi, RS akan sulit memberikan pelayanan berkualitas,” ungkapnya.

Sementara itu, hingga kini sebanyak 87,8 persen dari 2.528 RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah terakreditasi. Sisanya 12,2 persen atau 271 RS belum terakreditasi per April 2019. Waktu yang diberikan Kementerian Kesehatan untuk akreditasi hingga akhir Juni nanti.

“Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi, memberikan komitmen akreditasi sampai 30 Juni 2019,” jelas Nila F. Moeloek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dikutip dari kompas.

Terkait dengan tenggat waktu akhir untuk akreditasi, BPJS Kesehatan memberikan diskresi, pada RS yang merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan di suatu daerah untuk menyelesaikan proses akreditasi di luar tanggal 30 Juni.

Kata Budi, akreditasi ini merupakan bentuk perlindungan pada masyarakat selaku penerima manfaat dari fasilitas kesehatan untuk pelayanan yang bermutu. Selain itu, akreditasi juga dapat melindungi tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan tersebut.

Jika Telah Terakreditasi, RS juga Dapat Mengajukan Diri menjadi RS Syariah

Untuk melakukan sertifikasi ini tidaklah sedemikian rumit. Asal RS yang mengajukan sebelumnya telah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Apalagi, untuk pengajuan ini semakin mudah dan tersedia secara online.

“RS yang akan melakukan pendampingan sertifikasi adalah RS yang telah lulus akreditasi. Bila belum lulus maka akan dilakukan pendampingan persiapan akreditasi dan sertifikasi bersamaan,” kata Miftachul Izah, SE., M.Kes, Wakil Sekretaris Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi).

Langkah awal dalam sertifikasi syariah, RS mengajukan pendampingan. Dikatakan oleh Mifta, dalam pengajuan ini tidak ada batasan waktu. Kapanpun RS siap untuk pendampingan maka bisa segera dilakukan. Kemudian, ada tahapan pra survei dan survei sertifikasi.

Untuk tahapan pendampingan dan pra survei akan didampingi oleh tim dari Mukisi. Sedangkan untuk tahapan survei sertifikasi akan dilakukan langsung oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dibersamai tim dari Mukisi. Waktu untuk menyelesaikan akreditasi ini pun bervariasi.

“Tergantung dari kesiapan masing-masing RS untuk memenuhi dokumen dan implementasi lapangan. Apakah cepat dinyatakan layak dan direkomendasikan untuk di survei oleh tim MUI,” lanjutnya.

Dengan memenuhi standar-standar sertifikasi ditambah standar syariah, tentu akan membuat kepercayaan publik pada RS meningkat drastis. Karena, publik akan merasa kesehatannya dijamin oleh RS tersebut. Di sisi lain, RS juga dapat terus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam melayani pasien.(ipw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here