Mukisi.com-Di tahun 2019 ini, RS Syariah semakin melebarkan sayap ke seluruh Indonesia. Selain IHEX 2019 yang telah terlaksana dengan lancar, Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi) juga menargetkan bertambahnya jumlah RS tersertifikasi syariah tahun ini.

Hingga hari ini, rumah sakit yang telah tersertifikasi syariah sudah belasan jumlahnya. Diikuti dengan beberapa rumah sakit lain yang sedang berproses seperti pendampingan dan pra survei.

Di sisi lain, perihal tentang rumah sakit syariah ini sudah memiliki pedoman yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pedoman tersebut ada dalam Fatwa No. 107 Tahun 2016. Kemudian, ditambahkan oleh Bukhori Muslim, selaku anggota DSN-MUI bahwa dalam pedoman tersebut ada 173 standar yang harus dipenuhi untuk menjadi rumah sakit syariah.

“Pedoman memuat aspek pelayanan syariah, akad-akad, kontrak-kontrak, antara semua pihak yang terstandar syariah, termasuk keuangaan hingga barang-barang gunaan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pedoman standar syariah ini sudah mulai dikagumi negara lain. Dan mereka ingin belajar banyak dari Indonesia. Standar syariah ini hanya standar tambahan, jadi jika ada RS yang telah tersertifikasi KARS tetap bisa mengajukan sertifikasi syariah ini.

Kemudian, terkait dengan RS yang telah tersertifikasi syariah, Mukisi pun bertekad ingin mencapai 100 RS yang telah tersertifikasi. Dikatakan oleh dr. Masyhudi, AM, M.Kes, selaku Ketua Mukisi, angka ini dua kali lipat lebih besar daripada target pada tahun 2018 yang hanya 50 RS saja.

“Alhamdulillah, rumah sakit yang berproses mencapai 54 RS. Enam di antaranya adalah RS milik pemerintah,” katanya. Dari jumlah di atas, sebanyak 20 RS telah resmi mengantongi sertifikat syariah, dan sisanya masih meliputi pendampingan, pra survei, dan lainnya.

Ia menambahkan, di Indonesia sendiri saat ini telah ada 2.900 RS. 500 RS di antaranya adalah rumah sakit Islam dan dinaungi oleh lembaga Islam. Sayangnya, masih banyak yang belum mendapatkan sertifikasi syariah.

Diakui oleh pria yang juga Ketua Mukisi tersebut bahwa struktur kepengurusan RS syariah berbeda dengan RS biasa. Perbedaannya yakni, terletak pada harus adanya Komite atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam RS. Kemudian, sebelum mengajukan sertifikasi ini, RS wajib tersertifikasi dahulu oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

“Dengan bersertifikat syariah, ini upaya untuk menjaga mutu dan pelayanan ke pasien,” lanjutnya. Dengan semakin banyaknya RS yang tersertifikasi syariah, juga dapat membantu meningkatkan potensi industri halal di Indonesia. Misalnya saja dalam hal farmasi dan alat kesehatan.

“Kita dorong biar semua produknya halal, dorong halal lifestyle,” tutur dokter Masyhudi.(ipw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here