Mukisi.com-Sebentar lagi, Pemilihan Umum (Pemilu) serentak akan digelar. Agar pasien rawat inap RS tak kehilangan hak pilihnya, KPU Jakarta Utara telah menyiapkan langkah khusus. Dimana, para pasien dapat melakukan pemilihan di RS maupun Puskesmas.

Dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara, Abdul Bahder Maloko, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar pasien rawat inap di RS dan Pusat Kesehatan Masyarakat Jakarta Utara bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April mendatang.

Salah satunya, pihak RS atau Puskesmas tersebut harus mendaftarkan pasiennya untuk mengikuti Pemilu di KPU setempat. “Batas akhir pendaftaran pasien dan pekerja RS dan Puskesmas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada H -7 Pemilu. Atau per tanggal 10 April 2019,” ungkapnya dalam tribunnews.

Kemudian, para pasien sebelumnya telah mengurus surat pindah memilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini agar pasien dipastikan mendapatkan surat suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Jadi, ini bagaimana seluruh warga memenuhi syarat mendapatkan hak pilih. Baik bagi yang sehat fisik maupun yang mendapat musibah sakit,” terangnya.

“Petugas bisa saja mendatangi pasien RS dan Puskesmas meski tidak mengurus surat pindah pemilih. Namun, tetap menyesuaikan ketersediaan surat suara di TPS terdekat,” imbuh Ketua KPU Jakarta Utara itu.

Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim turut setuju dengan hal ini. Dikarenakan, sesuai Undang Undang Dasar (UUD) 1945, seluruh warga negara yang dianggap memenuhi syarat harus mendapatkan hak pilihnya.

RS Syariah Mendukung Hak Pasien untuk Menggunakan Hak Suara

Di sisi lain, dikatakan oleh Samsudin Salim, S.Ag., M.Ag, selaku Kepala Bidang Pelayanan Islam RS Islam Sultan Agung Semarang, RS Syariah turut mendukung pasien yang sedang menjalani rawat inap untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilu nanti.

Hal ini diungkapkannya sesuai dengan instruksi KPU setempat. Sebelum melakukan pencoblosan, pasien RS wajib mempunyai form A5. Dan KPU setempat telah memberi batas waktu hingga tanggal 10 April 2019.

“Untuk pegawai atau staff RS sudah diuruskan form A5, dan mereka yang dinas pada tanggal 17 akan memberikan hak suaranya di TPS terdekat,” katanya. Dari pihak RS sendiri berupaya untuk terus mengedukasi keluarga dan pasien, agar pasien yang menjalani rawat inap dapat menggunakan hak suaranya.

“Jika sudah mendapatkan form A5, nanti pasien akan dilayani oleh petugas KPU keliling,” imbuh pria yang juga anggota Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi), Divisi Sertifikasi.(ipw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here