Mukisi.com– Perbedaan Rumah Sakit (RS) Syariah dengan RS pada umumnya terletak pada prinsip syariah yang dipegang erat dalam pelaksanaannya. Termasuk soal transaksi yang harus halal dan barokah. Berikut merupakan indikator transaksi halal di RS Syariah.

Menurut Ketua Divisi Sertifikasi Syariah Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi) Dr. dr. H. Sagiran, Sp.B (K) KL., M.Kes , ada tiga konsep transaksi Islami dalam Rumah Sakit Syari’ah.

Pertama, rumah sakit syariah tidak boleh memperjual-belikan barang yang di haramkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Kedua, harus bebas dari transaksi yang dilarang oleh Allah, dan yang ketiga adalah, akad yang dilakukan harus sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Transaksi juga harus bebas dari aroma riba. “Ada peluang riba dalam hal penyimpanan dana rumah sakit. Dan RS Syariah berupaya menghindari bekerjasama dengan bank konvensional dalam penyimpanan dana, sehingga tidak ada bunga bank yang diterima,” tandasnya.

Pun jika terpaksa menggunakan bank konvensional, maka akan berada di bawah pengontrolan yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur RS Muhammadiyah Lamongan (RSML) Dr. Hj. Umi Aliyah, MARS.

“Oleh sebab itu, rumah sakit masih menerima pembayaran dari lembaga non syariah dengan kebijakan khusus bahwa dana yang ada di bank-bank atau lembaga keuangan konvensional kami beri plafon tertentu. Sehingga jika melebihi plafon tersebut, dana akan ditransfer ke lembaga keuangan atau bank syariah,” paparnya.

Penerapan Akuntansi Syariah

Wanita yang menjabat sebagai direktur  RSML dua kali ini juga mengatakan bahwa RS Syariah harus menerapkan prinsip akuntansi syariah. Yakni suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung kezaliman, riba, maysir  (judi), gharar (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.

Tidak Memperkenankan Riswah (Sogokan)

Dilansir dari laman resmi RSI Sultan Agung Semarang rsisultanagung.co.id, sebagai RS Syariah pertama di Indonesia, dijelaskan bahwa RS yang berbasis syariah tidak diperkenankan melakukan sogokan atau riswah.

Contohnya memberikan  sejumlah uang kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk merujuk pasien kepada RS. Atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang agar penawaran kerjasama pelayanan kesehatan dapat diterima.

Zakat sebagai Amanah

Kemudian RS yang berbasis Syariah juga harus menunjukkan kepedulian kepada sesama. Setidaknya ditunjukkan pada kemampuannya melakukan pengelolaan zakat secara baik dan amanah.

Sehingga di setiap RS Syariah minimal wajib mendirikan Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang menghimpun sekaligus mengelola zakat dari karyawannya yang kemudian disalurkan kepada masyarakat kurang mampu.

Salah satu penyaluran zakat tersebut adalah teruntuk  pasien yang memang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Sehingga RS bersyariah tidak diperkenankan untuk menahan pasien untuk pulang.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan lagi oleh Dokter Umi bahwa alokasi ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) disesuaikan dengan asnaf ZIS sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur’an. Ada prosentase yang dikembalikan ke rumah sakit untuk membayar tagihan-tagihan yang tidak terbayar oleh pasien. (Din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here