Di Rumah Sakit (RS) Syariah, ada komponen penting yang berperan memantau implementasi standar RS Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) namanya. Seorang anggota DPS wajib tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Dituturkan oleh salah satu anggota divisi sertifikasi RS Syariah drg. Wahyu Sulistiadi, MARS, DPS menjadi salah satu syarat disertifikasinya sebuah RS Syariah oleh DSN MUI. Perannya sangat penting bagi RS Syariah, karena berfungsi memberikan masukan yang berkaitan dengan penerapan standar, dan kemudian dijalankan RS.

Tak hanya itu, DPS juga berkewajiban memantau jalannya pelayanan kesehatan di RS Syariah. Sebab menurutnya, DPS adalah kepanjangan tangan dari MUI. Sehingga orang-orang yang menjadi DPS haruslah tersertifikasi oleh DSN MUI.

“Orang-orangnya dapat diusulkan dari mana saja, baik dari RS itu sendiri, atau pihak luar, namun mereka harus disertifikasi oleh MUI. Ada semacam pelatihan dan sertifikasi,” pungkas Dokter Wahyu.

Tugas pokok DPS adalah pengawasan. Oleh sebab itu anggota DPS harus tahu betul soal fiqih dan standar RS Syariah. Salah satunya ikhwal penerapan menjaga kesucian.

Apabila RS pada umumnya hanya memberlakukan bersih dan bebas infeksi, maka di RS syariah ada penambahan yakni ‘bebas najis’. Termasuk mengawasi prosedur ‘halal pass’, sehingga pasien dan keluarga yang memasuki RS Syariah merasa aman dari najis, obat tidak halal dan tidak aman.

Kemudian untuk penjagaan harta misalnya. Dalam suatu bank agar mendapat sertifikasi syariah ini juga melewati beberapa proses yang ketat dan mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah sebagai bentuk pengawasan dalam suatu instansi yang berlabel syariah. Sebab tugas mereka adalah memberi fatwa terhadap produk-produk bank. Dengan begitu, kesyariahan suatu bank terjaga.

Tiap rumah sakit yang hendak mengikuti standar syariah, menurut fatwa DSN MUI, harus memiliki DPS. Obat berunsur haram masih bisa dipakai, asalkan dalam kondisi darurat.

“Penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed consent (persetujuan pasien atas tindakan medis). Kedua belah pihak harus tau. DPS juga mengatur standar akad syariah antara pasien dengan dokter, pasien dengan RS, dan dokter dengan RS,” pungkasnya.

Inti dari tugas DPS adalah memastikan bahwa penerapan pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga baik pasien maupun petugas medis sama-sama nyaman. Baik karena pihak pasien dihargai privasinya, ataupun pihak dokter yang dapat bekerja sekaligus beribadah.

“Oleh karenanya di RS Syariah kalau tidak perlu banget membuka aurat pasien maka tidak dilakukan. Dibuka seperlunya saja yang diperlukan untuk indikasi medis. Supaya pasien nyaman, tidak risi atau malu dan terjaga auratnya. Begitu pula ketika pasien tidak sadarkan diri, maka auratnya juga tetap harus dijaga. Ini semua diawasi oleh DPS,” tuturnya.

Bila kemudian ada pertanyaan dan masalah seputar pelayanan kesehatan syariah di RS, DPS lah yang bertugas untuk memberi sumbangsih keputusan.

“Mereka tidak perlu bingung-bingung kalau ada masalah terkait RS Syariah. Sudah ada DPS yang tersertifikasi di masing-masing RS,” tutupnya. (Din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here