Mukisi.com- Selain soal akreditasi rumah sakit, di dalam dunia perumahsakitan juga dikenal dengan klasifikasi rumah sakit. Mulai dari tipe A hingga D. Berbeda tipe, juga berbeda ketentuannya. Mari kita simak ulasan berikut.

Selain harus memperhatikan akreditasi, rumah sakit juga harus memperhatikan tipe rumah sakit. Karena, tiap tipe rumah sakit memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Penentuan tipe rumah sakit ini berdasarkan beberapa hal. Semua ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 340/MENKES/PER/III/2010.

Dalam Bab II Pasal 5, penentuan tipe rumah sakit didasarkan pada pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, sarana prasana dan administrasi manajemen. Dari penilaian itulah, tipe rumah sakit ditentukan.

“Secara regulasi Kementerian Kesehatan, RS terdiri dari tipe A, B, C, dan D. Kriteria di antaranya mengacu pada ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dokter spesialis, kelengkapan alat kesehatan, dan ketersediaan jumlah tempat tidur,” terang dr. Yahmin Setiawan, MARS, anggota Majelis Upaya Kesehatan Seluruh Indonesia (Mukisi), Divisi Aliansi Strategis.

Pada Rumah Sakit (RS) kelas A, mengacu di Permenkes, Bab IV pasal 6 ayat 1, RS harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik, paling sedikit 4 Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 5 Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 12 Pelayanan Medik Spesialis Lain, dan 13 Pelayanan Medik Sub Spesialis.

Kemudian, berbeda pula untuk tipe RS kelas B, harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik, paling sedikit 4 Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 4 Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 8 Pelayanan Medik Spesialis Lainnya, dan 2 Pelayanan Medik Sub Spesialis Dasar.

Pada RS tipe C, harus mempunyai fasilitas dan pelayanan medik, paling sedikit 4 Pelayanan Medik Dasar dan 4 Pelayanan Spesialis Penunjang Medik. Dan pada RS tipe D, harus memiliki fasilitas dan pelayanan medik, paling sedikit 2 Pelayanan Medik Spesialis Dasar.

Berkaitan dengan fasilitas dan pelayanan medik yang harus dimiliki tiap RS, yaitu meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Medik Sub Spesialis, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik, dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.

Sementara itu, yang berwenang untuk menentukan tipe RS dan mensahkannya hanyalah Menteri Kesehatan, seperti yang tercantum dalam Bab II ayat 1. Dan sebelum  mengajukan peningkatan tipe RS harus lulus tahapan pelayanan akreditasi kelas di bawahnya.

Dengan adanya regulasi tersebut, akan memacu RS meningkatkan kualitas dan berkompetisi menjadi yang terbaik. Memberikan pelayanan terbaik untuk pasien dengan sarana prasarana yang memadai.(ipw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here