Mukisi.com– Sebelum melakukan sertifikasi syariah, rumah sakit diwajibkan untuk terakreditasi dahulu oleh KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit). Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar akreditasi dapat diraih.

Seperti dilansir dari kompas, akreditasi ini diperlukan agar RS bisa melayani pasien peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Dan, bagi RS yang belum terakreditasi hendaknya sesegera mungkin mengajukan akreditasi. Karena, tenggat waktu untuk RS agar terakreditasi hingga pada tanggal 30 Juni 2019.

“Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi, memberikan komitmen akreditasi sampai 30 Juni 2019,” kata Nila F. Moeloek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Kewajiban RS untuk terakreditasi juga diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Akreditasi Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Di sisi lain, tentang akreditasi, ada kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit. Kriteria tersebut termasuk sumber daya manusia, ketersediaan dokter, dan komitmen memberi layanan yan layak kepada pasien.

“Tenaga medis juga harus kompeten, sarana dan prasarana lengkap, lingkup dan komitmen pelayanan,” ucap Fachmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dikutip dari kompas.

Untuk akreditasi, rumah sakit harus menyediakan biaya-biaya yang dibutuhkan tergantung jenis dan besarnya rumah sakit. Untuk Rumah Sakit Non-Pendidikan (RSNP) dengan tempat tidur kurang dari 100 ranjang harus menyediakan biaya akreditasi Rp 32,9 juta.

Lalu, untuk Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dengan tempat tidur yang juga kurang dari 100 ranjang, harus menyediakan biaya Rp 39,2 juta. Biaya terbesar sebanyak Rp 98 juta untuk RSP yang memiliki tempat tidur lebih dari 1.000 ranjang. Sementara, RSNP atau RS Khusus dengan tempat tidur 1.000 ranjang, menyediakan biaya hingga Rp 87,5 juta.

Kemudian, menurut Bambang Wibowo, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan menilai, biaya akreditasi ini seharusnya tidak memberatkan rumah sakit dan tidak menjadi kendala berarti saat mengurus akreditasi.

“Biaya sebetulnya tidak terlalu berat. Relatif kalau dilihat jumlah besarannya, lama waktunya, ruang lingkup yang dinilai, pekerjaan dan jumlah surveyor. Tergantung besar kecilnya rumah sakit. Rentang Rp 32-98 juta, ini untuk 3 tahun sekali,” pungkasnya.

Penyelesaian akreditasi RS, sebetulnya tergantung pada komitmen masing-masing rumah sakit. Kementerian Kesehatan sebisa mungkin memfasilitasi proses akreditasi, terutama untuk rumah sakit yang kecil dan jauh lokasinya.

Jika akreditasi ini sudah didapat oleh RS, selain RS bisa melayani pasien peserta JKN dan BPJS, juga ada akreditasi lain yang bisa diambil. Akreditasi tersebut adalah akreditasi syariah, sebuah produk akreditasi hasil kerjasama Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akreditasi dengan standar syariah ini akan membuat pasien merasa lebih nyaman di rumah sakit, karena rumah sakit benar-benar menjaga nilai-nilai syariah di rumah sakit.(ipw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here