Mukisi.com-Aborsi memang bukan perbuatan yang terpuji. Meski demikian, dalam beberapa kondisi MUI memperbolehkan aborsi. Ada syarat dan ketentuan yang memperbolehkan hal ini.

Sesuai dengan Undang-undang Kesehatan pada pasal 75 ayat (1) menggugurkan kandungan (aborsi) adalah suatu hal yang dilarang, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan seorang tersebut harus melakukan aborsi.

Sementara dalam pasal 75 ayat (2) Undang-undang kesehatan juga menyebutkan bahwa larangan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

Dikutip dari laman detik.com pada 2009 lalu, Almarhum Ali Mustafa Yaqub, saat menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, mengatakan bahwa aborsi boleh dilakukan kondisi tertentu, misalnya oleh perempuan Bosnia yang diperkosa oleh para serdadu Amerika.

“Pada kasus perzinaan aborsi tidak diperbolehkan. Hanya saja bila ada kondisi dan syarat tertentu kandungan terpaksa harus digugurkan maka ada ketentuannya,” ujarnya saat itu.
Dalam keputusan MUI tahun 2009 tentang aborsi, hal yang dapat membolehkan aborsi adalah ketika kondisi janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik, yang jika lahir kelak sulit disembuhkan. Selain itu, kehamilan akibat perkosaan.

Meski demikian, kondisi itu harus ditetapkan oleh tim yang berwenang terdiri dari ulama, keluarga korban dan dokter. Itupun, kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud di atas baru bisa dilakukan bila umur janin belum berusia 40 hari.

Terlebih, jika korban perkosaan adalah anak di bawah umur. Data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saja, dalam tiga tahun terakhir di tahun 2015, lebih dari 100 orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual hamil di luar nikah.

“Data tiga tahun terakhir lebih dari 100 anak. Mereka yang muncul di permukaan selama ini adalah dia yang bermasalah saja. Sementara yang hamil di luar nikah lebih dari 100, anak-anak semua,” kata aktivis LPA NTB Joko Jumadi, Selasa (4/8/2015) pada kompas.

Sementara itu, data yang disampaikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementrian Sosial, Nahar, pada tahun 2016 ada 1.956 kasus kejahatan seksual terhadap anak, pada tahun 2017 meningkat menjadi 2.117 kasus, dan pada awal 2018 seorang guru honorer di Tangerang WS alias Babeh lakukan kekerasan seksual terhadap 41 anak.

Namun, KH Ali Mustafa Yaqub kembali menegaskan bahwa aborsi hukumnya tetap haram pada kehamilan akibat perbuatan zina jika tidak mendapati kondisi-kondisi seperti terjelaskan di atas.(Nda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here