Mukisi.com-Vaksin MR (measles rubella) yang digalakkan pemerintah untuk melindungi lingkungan dari wabah campak dan rubella tidak disambut baik oleh masyarakkat. Hingga 17 September 2018, capaian imunisasi MR di luar Pulau Jawa hanya 49,07 persen. Padahal, targetnya adalah 83,98 persen di waktu yang sama.

Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek meminta publik tidak egois dalam mengambil keputusan untuk melakukan vaksin (MR). Ia menegaskan bahwa penyakit campak dan rubella tersebut sangat menular, terutama ibu hamil, sehingga akan sangat merugikan orang di sekitar.

“Jadi tolong dong, darurat kan bukan buat diri kita, tapi buat sekitar kita ini,” ucap Nila yang dikutip kompas.com.

Selain Nila, Ketua umum MUI, KH. Ma’ruf Amin kepada CNN Indonesia, juga mengaku prihatin dengan capaian imunisasi vaksin MR yang saat ini baru sekitar 40 persen meski telah dibolehkannya vaksin ini.

Menurutnya, perlu peran dari semua pihak untuk membantu melancarkan proses imunisasi vaksin itu. Ma’ruf menyebut Kemenkes terlambat meminta fatwa terkait imunisasi vaksin MR. Padahal proses imunisasi sudah dimulai sejak 2017, tetapi fatwa MUI yang membolehkan imunisasi vaksin itu baru terbit pada 2018.

“Sayangnya, maaf ibu Menkes (Nila Moeloek), tidak langsung minta fatwa tentang vaksinnya. Baru proses dilakukan pada 2018 sehingga keluar fatwa MUI nomor 33 tentang penggunaan vaksin MR itu,” kata Ma’ruf (18/9) dalam CNN Indonesia.

Belajar dari Pengalaman

Nila menambahkan, ia tidak ingin kejadian maraknya wabah campak seperti yang terjadi di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, kembali terulang. Data per Januari 2018, ditemukan 646 anak yang terjangkit wabah campak. Penyakit itu membuat ratusan anak meninggal. Menurutnya, penyebab dari mewabahnya campak pada kasus di Asmat adalah karena capaian program imunisasi yang rendah.

“Tolong ingat pada waktu kejadian Asmat. Campak begitu banyaknya karena cakupan imunisasinya rendah, daerahnya sulit dan berapa ratus yang meninggal dari itu. Jadi, saya kira itu, kita ga boleh egois sendiri.” pinta Nila.

Bahkan, program imunisasi MR yang terancam gagal ini disebut oleh Deputi II Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Yanuar Nugroho dalam laman Kompas, disebabkan karena fatwa ‘mubah’ yang dikeluarkan MUI pada tanggal 21 Agustus 2018 tidak tersosialisasi dengan baik serta gencar dibandingkan pada waktu fatwa haramnya dipublikasikan.

Oleh karenanya, pemerintah kini sedang bahu-membahu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, mulai Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Demi mengoptimalkan imunisasi MR di penjuru Tanah Air, terutama daerah yang tingkat imunisasi MRnya, rendah. (Din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here